PKAKN Ajak Mahasiswa UGM Awasi Pengelolaan Anggaran Negara

10-04-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR Helmizar berfoto bersama mahasiswa Prodi Akuntansi Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada (UGM) usai melakukan pertemuan. Foto: Kresno/rni

 

Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya terus meningkat. Begitupun Dana Desa yang diberikan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR Helmizar mengajak mahasiswa Prodi Akuntansi Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada (UGM) untuk ikut andil dalam mengawasi pengelolaan anggaran negara berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi.

 

“Melalui pengabdian masyarakat, saya berharap para mahasiswa bisa mengambil andil dalam mengawasi akuntabilitas keuangan negara, khususnya Dana Desa yang anggarannya terus meningkat setiap tahunnya. Namun Sumber Daya Manusia di bidang akuntansi masih belum memadai," jelasnya saat menerima kunjungan mahasiswa Prodi Akuntansi Sekolah Vokasi UGM di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/4/2019). 

 

Menurut Helmi, sapaan akrabnya, perguruan tinggi harus mampu mencetak lulusan ahli di bidang akuntasi. Pasalnya, mempelajari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membutuhkan ahlinya di bidang keuangan dan negara sangat penting. Dalam kesempatan itu, Helmi menyampaikan tugas dan fungsi PKAKN yang merupakan supporting sytem bagi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. 

 

“Pertama kami membuat kajian hasil laporan BPK. Kedua, kami menyusun pemeriksaan atas laporan keuangan. Ketiga, kami melakukan kajian hasil kinerja. Keempat, kami melakukan kajian dnegan tujuan tertentu, misalnya AKD (Alat Kelengkapan Dewan) meminta melakukan audit pada salah satu kementerian yang ada indikasi kerugian negara atau tidak, itu yg menjadi konsen. Kelima, pemeriksaan 5 tahunan. Keenam, kajian evaluasi BPK atas pemeriksa akuntan publik yang dipilih Komisi XI,” jelas Helmi. 

 

Mahasiswa terlihat aktif dalam diskusi yang berlangsung dua jam itu. Beberapa mahasiswa melontarkan pertanyaan, salah satunya Umi Zahro. Ia menanyakan bagaimana agar mahasiswa bisa ikut andil dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara. “Selama ini ada namanya Kuliah Kerja Nyata (KKN), namun hanya terpusat di daerah membahas mengenai pembangunan masjid, dan sebagainya. Diharapkan mahasiswa  aktif mengawasi tentang jalannya pemerintahan desa khusunya pengelolaan Dana Desa,” jelasnya. 

 

Dalam kesempatan yang sama, Dosen Pendamping Nabela Duta Nusa menyampaikan apresiasi atas materi dan sambutan yang telah diberikan oleh PKAKN DPR RI kepada mahasiswa UGM. Disampaikan Nabela, tujuan kunjungan ke DPR RI ialah untuk mengenalkan kepada mahasiswa mengenai akuntabilitas keuangan negara. “Kami berharap kunjungan ini memberikan pemahaman lebih kepada mahasiswa mengenai akuntabilitas keuangan negara. Dan semoga ke depannya ada sinergi antara perguruan tinggi dengan pemerintahan dan lembaga negara seperti DPR," jelasnya. (rnm/sf)

BERITA TERKAIT
Pesan Sekjen di Upacara HUT ke-80 RI: ASN Parlemen Harus Gotong-Royong, Hapus Mentalitas Silo Antar-unit
17-08-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menegaskan, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan (HUT) ke-80 Republik Indonesia...
Suprihartini: Media Sosial, Kanal Utama Bangun Persepsi Publik Jaga Citra DPR
13-08-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta – Dalam mendukung dan mewujudkannya komunikasi terintegrasi dengan satu narasi Sekretariat Jenderal DPR RI , Biro Pemberitaan Parlemen...
CPNS Setjen DPR RI Harus Jadi Agitator Informasi Publik Kinerja Dewan
13-08-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta –Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menilai peningkatan keterampilan digital para pegawai, khususnya CPNS, menjadi penting, sehingga...
“Satu Narasi, Multi-Kanal” Platform Komunikasi Politik DPR Sampaikan Kinerja ke Publik
13-08-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta - Sekretaris Jendral DPR RI, Indra Iskandar, mendorong pentingnya penerapan strategi “Satu Narasi, Multi Kanal” dalam komunikasi politik...